11 Kepala Daerah di NTT Dorong Pemerintah Pusat Sesuaikan Kebijakan Transfer Fiskal
Urusan kantong daerah kembali jadi sorotan hangat. Sebanyak 11 kepala daerah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) kompak merapat ke Jakarta menyusun 'Memorandum NTT II'. Tujuannya cuma satu: mendesak pemerintah pusat agar formula duit transfer ke daerah tidak dipukul rata, mengingat kondisi geografis kita yang kepulauan dan penuh tantangan.
Jeritan Dompet Tipis dan Beban Gaji PPPK
Selama ini, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali dirasa kurang 'nendang' buat wilayah kepulauan seperti NTT. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita kecil, tapi kebutuhan bangun jalan, jembatan, hingga urus sekolah dan kesehatan warganya luar biasa besar.
Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen membeberkan, salah satu duri dalam daging keuangan daerah adalah urusan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru. Beban belanja pegawai ini sukses menyedot ruang fiskal daerah hingga ruang buat bangun infrastruktur jadi megap-megap.
“"Kami menyambut baik jika pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), seperti gaji guru PPPK, bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Jika beban gaji PPPK dialihkan ke pusat, kami memiliki kelonggaran fiskal baru untuk membangun daerah," ujar Antonius.
Poin Tuntutan Lewat Memorandum NTT II
Lewat dokumen kesepakatan bersama yang dirumuskan di Jakarta ini, para kepala daerah menitipkan beberapa catatan penting kepada pemerintah pusat:
- •Mendesak formula DAU dihitung ulang berbasis kebutuhan riil pelayanan dasar masyarakat, bukan sekadar hitung-hitungan administratif.
- •Meminta skema kompensasi fiskal khusus bagi daerah dengan kapasitas pendapatan rendah.
- •Mendorong agar pembiayaan gaji guru dan tenaga PPPK ditarik dan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
- •Menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan jalan, jembatan, air bersih, kemiskinan, pengangguran, hingga stunting agar targetnya masuk akal dengan kondisi geografis NTT.
Saluran Pengaduan & Layanan Resmi
Bagi masyarakat NTT yang ingin memantau kebijakan publik, mengawasi penggunaan anggaran dana desa/daerah, atau melaporkan dugaan penyimpangan birokrasi dan pelayanan publik, berikut adalah saluran resmi yang bisa diakses:
- •Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui Portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!): https://www.lapor.go.id atau SMS 1708.
- •Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT (pengawasan maladministrasi pelayanan publik): Berkantor di Jl. S. K. Lerik, Kel. Kelapa Lima, Kota Kupang. Website: https://ombudsman.go.id | WhatsApp Pengaduan: 0811-145-3737.
- •Tips Sebelum Melapor: Pastikan Anda menyiapkan dokumen pendukung yang valid seperti identitas diri (KTP), kronologi kejadian secara tertulis, serta bukti-bukti fisik (foto, dokumen surat, atau rekaman) agar laporan Anda tidak ditolak dan bisa segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
