20 Wilayah Kerja Migas Masuk Daftar Lelang 2026, NTT Ikut Disorot

Pemerintah berupaya mempercepat investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan memangkas kerumitan perizinan serta menyiapkan insentif pajak bagi kegiatan eksplorasi. Salah satu langkah yang dirancang adalah membentuk badan usaha khusus (BUK) yang akan mendapat kewenangan menyederhanakan proses perizinan melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, lamanya proses perizinan menjadi salah satu hambatan bagi pelaksanaan eksplorasi.

Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah memenangkan lelang wilayah kerja masih harus mengurus berbagai persetujuan dari sejumlah kementerian sebelum memulai kegiatan. “Eksplorasinya lama, izinnya lama,” kata Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).