DPRD NTT Ingatkan Pemprov: Perda Sumbangan Masyarakat Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Aturan

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang serta Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin harus didasarkan pada data kemiskinan yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD menegaskan, regulasi tersebut tidak boleh hanya mengatur mekanisme pengumpulan uang, barang, dan sumbangan masyarakat, tetapi harus memiliki arah kebijakan yang jelas agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRD NTT, Filmon Loasana, saat menyampaikan catatan Komisi III dalam kegiatan konsultasi publik Ranperda tersebut di Hotel Harper Kupang, Jumat (13/11/2026).