Marak Rekrutmen Ilegal Berkedok Kerja di Luar Negeri : Bagaimana Warga NTT Bisa Merantau Aman Tanpa Jadi Korban TPPO?
Tingginya angka pengangguran dan himpitan ekonomi kerap membuat warga Flores terjebak dalam pusaran calo tenaga kerja ilegal. Lewat Seminar Gerakan Migrasi Aman di Ruteng, pemerintah, gereja, dan aparat berdaulat sepakat: perang melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dimulai dari tingkat desa sebelum jatuh korban baru.
Menutup Celah Calo dari Akar Rumput
Geliat pencari kerja asal Nusa Tenggara Timur yang ingin mengubah nasib di luar negeri sering kali berujung petaka. Minimnya informasi resmi, rumitnya birokrasi, serta desakan ekonomi membuat banyak warga Manggarai nekat berangkat lewat jalur belakang. Kondisi inilah yang disoroti dalam Seminar Gerakan Migrasi Aman bertema 'Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa' di Aula Katedral St. Maria Asumpta, Ruteng.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan bahwa benteng pertahanan utama ada di tangan pemerintah desa. Desa harus menjadi garda terdepan dalam memfilter informasi dan mengedukasi warga agar tidak mudah tergiur janji manis para calo.
“'Perlindungan pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak dari hulu, yaitu dari desa. Calon pekerja migran perlu memahami hak dan kewajiban, memiliki keterampilan yang memadai, serta memastikan keberangkatan melalui jalur resmi,' ujar Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Sementara itu, Direktur Stella Maris Batam, Romo Ansensius Guntur (Romo Yance), blak-blakan mengkritik kegiatan seremonial yang minim aksi. Berdasarkan pengalaman pendampingannya, banyak warga Manggarai pulang tinggal nama atau mengalami siksaan karena berangkat tanpa dokumen yang sah.
“'Kalau tidak ada aksi konkret setelah kegiatan ini, ini namanya buang-buang uang. Setiap orang punya hak bermigrasi, tapi hak itu harus disertai perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dan eksploitasi,' tegas Romo Yance di hadapan peserta seminar.
Peran Pemerintah Daerah dan Langkah Nyata
Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit tidak menampik bahwa keterbatasan lahan, himpitan ekonomi, dan pemulihan pascabencana membuat warganya terpaksa merantau. Namun, alih-alih melarang, pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan risiko bahaya bagi warganya.
- •Jangan mudah percaya pada tawaran kerja luar negeri dengan proses instan tanpa dokumen resmi (nonprosedural).
- •Pastikan perekrut berasal dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berizin resmi di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
- •Manfaatkan kantor desa atau Dinas Tenaga Kerja setempat untuk memvalidasi tawaran pekerjaan sebelum memutuskan berangkat.
- •Laporkan segala bentuk gelagat mencurigakan dari calo tenaga kerja kepada aparat penegak hukum atau posko pengaduan terdekat.
Saluran Pengaduan & Layanan Resmi
Jika warga atau keluarga di NTT menemukan indikasi penipuan, pengiriman tenaga kerja ilegal, atau menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), segera ambil tindakan hukum dan buat pengaduan ke saluran resmi berikut:
- •Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) / BP3MI NTT: Layanan pengaduan penempatan ilegal melalui portal resmi https://www.bp2mi.go.id atau call center pengaduan resmi.
- •Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT: Menerima aduan maladministrasi pelayanan publik terkait birokrasi penempatan tenaga kerja. Alamat: Jl. S. K. Lerik, Kel. Kelapa Lima, Kota Kupang. WhatsApp Pengaduan: 0811-145-3737.
- •Kepolisian Daerah (Polda) NTT / Polres Manggarai: Khusus laporan darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- •Tips Dokumen Sebelum Melapor: Siapkan fotokopi KTP korban/pelapor, bukti percakapan (chat WhatsApp) dengan calo/perekrut, brosur atau tawaran kerja fiktif, foto perjanjian kerja (jika ada), serta catat nama lengkap serta alamat agen/calo yang merekrut.
