Pesta Adat dan Utang di NTT: Antara Melestarikan Budaya dan Terjebak Gengsi

Oleh: @redaksi — KupangNow

Pernahkah Anda merasa dilema ketika undangan pesta adat datang bertubi-tubi, sementara isi dompet mulai menjerit, memaksa kita mencari pinjaman demi menjaga 'harga diri' di hadapan sanak saudara?

Paradoks Perayaan: Ketika Kebahagiaan Membawa Beban Panjang

Di Nusa Tenggara Timur, pesta adat sejatinya adalah panggung kebersamaan yang sakral. Dari belis (maar) pernikahan hingga upacara pemakaman, tradisi ini dirancang untuk merajut solidaritas dan mempererat tali persaudaraan antars suku. Namun, seiring berjalannya waktu, perhelatan yang sarat makna ini kerap bergeser fungsi menjadi ajang pembuktian status sosial. Gengsi untuk tampil 'wah' membuat sebagian keluarga nekat menggelar pesta besar-besaran di luar batas kemampuan finansial.

Fenomena ini melahirkan sebuah paradoks sosial yang pelik: niat awal mempererat hubungan kekeluargaan justru berujung pada lingkaran utang yang menjerat bertahun-tahun lamanya. Keluarga yang tadinya hidup tenang mendadak harus pusing tujuh keliling melunasi pinjaman dari berbagai pihak setelah tenda pesta dibongkar.

Akar Tekanan Sosial dan 'Utang Tak Terlihat'

Tekanan sosial di tengah masyarakat kita sering kali bekerja secara tak kasat mata. Ada rasa takut dicap 'kurang mampu' atau 'tidak menghormati leluhur' jika perayaan diselenggarakan secara sederhana. Dalam sosiologi budaya, hal ini mirip dengan beban psikologis kolektif. Tanpa disadari, kita sedang menggali lubang keuangan sendiri demi memenuhi standar gengsi yang diciptakan oleh masyarakat.

Analogi sederhananya, membiayai pesta mewah dari hasil berutang bagaikan menyalakan kembang api: indahnya hanya sekejap mata, tetapi abunya harus dibersihkan dalam waktu yang sangat lama dengan biaya mahal. Bunga pinjaman, baik dari kerabat, bank, maupun rentenir, terus berjalan sementara keeriaan pesta telah lama usai.

Perspektif Literasi Keuangan dan Pengelolaan Utang

Menurut kajian ekonomi keluarga, seperti yang sering diingatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengelolaan keuangan yang buruk akibat tekanan budaya merupakan salah satu pemicu kerentanan ekonomi rumah tangga di daerah. Utang yang produktif untuk modal usaha tentu berbeda karakternya dengan utang konsumtif demi sebuah perayaan.

Literasi keuangan bukan berarti kita menjadi pelit atau menolak budaya. Literasi keuangan mengajarkan kita untuk bersikap realistis, membedakan antara kebutuhan yang esensial dan keinginan yang didorong oleh gengsi semata.

Menghidupkan Kembali Musyawarah Adat sebagai Solusi

Kabar baiknya, akar solusi atas masalah ini sebenarnya sudah tertanam subur di bumi NTT sendiri melalui kearifan lokal. Musyawarah adat atau rembuk keluarga (saniri atau istilah lokal lainnya) adalah ruang dialog yang sangat demokratis. Nenek moyang kita mewariskan sistem musyawarah bukan sekadar untuk menetapkan besaran belis, tetapi juga untuk mencari mufakat yang meringankan kedua belah pihak.

Sudah saatnya tokoh adat, para tua-tua adat, dan pemuda duduk bersama merumuskan penyederhanaan tata cara pesta adat. Budaya itu dinamis; ia bisa disesuaikan dengan zaman tanpa harus kehilangan esensi sakralnya. Pesta yang khidmat tidak diukur dari seberapa banyak hewan yang disembelih, tetapi dari ketulusan doa dan kebersamaan yang terjalin.

Langkah Praktis Keluar dari Lingkaran Gengsi

Bagi Anda yang sedang merencanakan acara keluarga atau ingin memutus rantai utang budaya, berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan:

Saluran Pengaduan & Layanan Resmi

Jika Anda atau keluarga di NTT mengalami tekanan ekonomi yang berat akibat jeratan utang ilegal, praktik penagihan yang melanggar hukum (intimidasi oleh pinjol atau rentenir), atau membutuhkan konsultasi keuangan formal, manfaatkan saluran resmi berikut:

Sumber rujukan resmi: