Sertifikat Tanah Gratis, Kok Diminta Uang? Cara Lawan Pungli PTSL di Kupang

Oleh: @redaksi — KupangNow

Bayangkan Anda sudah girang bukan kepalang saat mendengar tanah warisan di pinggiran Kota Kupang akhirnya bisa disertifikatkan secara gratis lewat program pemerintah. Namun, senyum itu mendadak surut ketika Ketua RT atau panitia kelurahan mendatangi rumah Anda dan menyodorkan angka jutaan rupiah sebagai 'syarat wajib'. Panik, takut sertifikat urung terbit, tapi uang di dompet tidak cukup. Ini adalah skenario mimpi buruk yang kerap menimpa warga dari Oesapa hingga Naioni.

Jangan Panik, Pahami Dulu Aturan Mainnya

Tahan dulu. Jangan langsung merogoh tabungan atau menjual ternak untuk melunasi permintaan uang tersebut. Masalah pungutan liar dalam program sertifikasi tanah gratis sering kali memanfaatkan ketidaktahuan warga. Padahal, negara telah merancang program ini untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang mendambakan kepastian hukum atas tanah mereka.

Sebagai warga yang cerdas, langkah pertama menghadapi situasi ini adalah mengenali dasar hukum pelaksanaan program nasional tersebut. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang populer disingkat PTSL diatur secara ketat oleh pemerintah pusat demi menjamin pemerataan hak kepemilikan tanah tanpa diskriminasi biaya.

Kupas Tuntas Regulasi: Mana Biaya Sah, Mana Pungli?

Berdasarkan regulasi resmi, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menggarisbawahi bahwa proses pendaftaran tanah melalui program ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, sering kali oknum di tingkat lokal mencampuradukkan antara biaya operasional resmi dan pungutan liar. Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, masyarakat perlu memahami batasan biaya apa saja yang sah dan mana yang melanggar hukum.

Biaya yang dibebankan kepada masyarakat hanya terbatas pada penyiapan dokumen, pengadaan patok batas, dan meterai yang biasanya disepakati melalui musyawarah desa/kelurahan (SK Bersama Tiga Menteri). Biaya ini pun ada batas maksimalnya dan tidak boleh dipatok sewenang-wenang oleh panitia tanpa kwitansi resmi atau kesepakatan transparan.

Modus Operandi Pungli di Lapangan

Di lapangan, modus operandi pungli PTSL kerap berlindung di balik dalih 'biaya ukur tambahan', 'uang lelah panitia', hingga 'koordinasi kantor pertanahan'. Oknum-oknum tak bertanggung jawab ini sengaja menciptakan rasa takut pada warga dengan ancaman berkas akan ditunda atau dialihkan ke tahun berikutnya jika tidak segera membayar tunai.

Padahal, esensi dari program Reforma Agraria adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil, bukan malah menjadi ajang pemerasan terselubung oleh aparat tingkat kelurahan, kecamatan, atau bahkan oknum panitia pokmas (kelompok masyarakat) setempat.

Lindungi Diri Anda: Hak Melapor Tanpa Rasa Takut

Sebagian besar warga Kupang memilih bungkam saat dimintai pungutan liar karena takut sertifikat tanah mereka dibatalkan atau dipersulit. Ini adalah ketakutan yang keliru. Sistem pengaduan publik saat ini telah dirancang untuk melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan menjamin hak-hak administratif Anda tetap berjalan.

Pemerintah dan lembaga pengawas negara secara tegas membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat NTT yang mengalami maladministrasi atau pemerasan dalam program pertanahan. Anda memiliki perlindungan hukum yang sah untuk menolak dan melaporkan tindakan penyelewengan tersebut.

Langkah Taktis Melawan Pungli PTSL Hari Ini

Jika Anda atau tetangga Anda di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang saat ini sedang diminta uang dengan jumlah tidak wajar untuk menebus sertifikat PTSL, lakukan langkah taktis berikut:

Saluran Pengaduan & Layanan Resmi

Jangan biarkan praktik pungli merusak hak atas tanah Anda. Segera teruskan laporan dan aduan resmi Anda melalui saluran-saluran berwenang berikut ini:

Sebelum melapor ke saluran di atas, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen pendukung berupa fotokopi KTP, lembar berkas pendaftaran PTSL, catatan kronologi kejadian, serta bukti transaksi atau rekaman permintaan pungutan. Dengan persiapan bukti yang kuat, laporan Anda akan segera ditindaklanjuti tanpa membahayakan hak kepemilikan tanah Anda.

Sumber rujukan resmi: