Sertifikat Tanah Gratis, Kok Diminta Uang? Cara Lawan Pungli PTSL di Kupang

Oleh: @redaksi — KupangNow

Bayangkan Anda sudah girang bukan kepalang karena mendapat giliran program pembuatan sertifikat tanah gratis di kelurahan Anda di Kota Kupang. Dokumen sudah dikumpul berbulan-bulan lalu. Tiba-tiba, panitia tingkat kelurahan atau oknum aparat mendatangi rumah Anda dan mengetuk pintu sambil menyodorkan angka jutaan rupiah. Katanya, itu 'uang administrasi wajib' atau 'biaya operasional petugas'. Jantung mendadak copot. Mau bayar, uang dari mana di tengah harga beras dan kebutuhan dapur yang sedang mencekik? Tidak dibayar, takut sertifikat tetangga jadi, tapi punya Anda justru ditunda atau dibuang ke tong sampah.

Tahan dulu, jangan panik atau asal bayar

Tahan dulu, jangan terburu-buru merogoh celengan atau meminjam uang pada rentenir demi melunasi permintaan oknum tak bertanggung jawab tersebut. Panik hanya akan membuat Anda menjadi korban pemerasan berulang kali. Anda tidak sendirian menghadapi situasi pelik ini. Banyak warga di berbagai kelurahan di Nusa Tenggara Timur yang mengalami tekanan serupa ketika mengurus hak atas tanah warisan atau tanah turun-temurun mereka.

Sebagai warga negara yang dilindungi hukum, Anda berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanah tanpa harus menghadapi pungutan liar yang mencekik leher. Mari kita bedah aturan resminya agar Anda memiliki argumen kuat untuk menolak pungutan liar tersebut tanpa rasa takut.

Pahami Senjata Hukum Anda: Apa itu PTSL dan Aturannya?

Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menggulirkan program strategis nasional untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah secara masif.

Artinya, proses pendataan, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat di kantor pertanahan adalah gratis alias dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bedakan Biaya Sah dan Pungli yang Menjerat Warga

Lalu, mengapa ada warga yang diminta membayar uang dalam jumlah tertentu? Di sinilah letak celah yang sering dimanfaatkan oknum. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), memang ada batasan pembiayaan pra-PTSL yang dibebankan kepada masyarakat.

Biaya tersebut diperuntukkan bagi penyiapan dokumen, pembuatan surat keterangan tanah, pengadaan patok batas, dan meterai. Namun, batas maksimal biaya ini diatur secara ketat berdasarkan wilayah (untuk NTT masuk dalam Kategori IV sekitar ratusan ribu rupiah, bukan jutaan rupiah), dan harus melalui kesepakatan musyawarah warga, bukan keputusan sepihak kepala desa atau panitia.

Jika panitia atau oknum di kelurahan meminta jutaan rupiah di luar ketentuan tersebut tanpa rincian transparan, atau bahkan mengancam tidak memproses berkas Anda, itu sudah murni dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) dan tindak pidana pemerasan.

Jangan Takut Melapor: Hak Anda Dilindungi Undang-Undang

Banyak warga Kupang memilih diam dan pasrah karena takut sertifikat tanah mereka batal dicetak atau dikriminalisasi oleh oknum pejabat lokal. Ketakutan ini harus dilawan bersama.

Lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian ATR/BPN memiliki saluran khusus pengaduan internal (Whistleblowing System) yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Anda tidak akan kehilangan hak atas tanah Anda hanya karena melaporkan oknum pemeras. Justru, laporan Anda menyelamatkan ratusan warga lain di RT/RW Anda dari praktik culas serupa.

Saluran Pengaduan & Layanan Resmi

Jika Anda atau keluarga di Kota Kupang dan wilayah NTT lainnya dimintai pungutan liar dalam program PTSL, segera catat dan datangi saluran pengaduan resmi berikut ini:

Langkah Taktis yang Harus Dilakukan Warga Hari Ini

Agar laporan Anda tidak ditolak atau dianggap angin lalu oleh aparat penegak hukum dan instansi pengawas, lakukan langkah-langkah taktis berikut sebelum melangkah:

Tanah warisan leluhur di bumi Sasando adalah hak konstitusional Anda. Jangan biarkan hak itu dirampas oleh keserakahan oknum berjubah panitia program gratis.

Sumber rujukan resmi: