*Oleh: @redaksi — KupangNow*
Jantung terasa copot saat dokter di rumah sakit Kupang memvonis anggota keluarga harus segera naik meja operasi, sementara dompet di saku hanya cukup untuk kebutuhan dapur beberapa hari ke depan. Bayangan biaya bedah jutaan rupiah, obat tambahan, hingga sewa alat medis langsung berputar di kepala, membuat malam-malam Anda dipenuhi kecemasan luar biasa.
## Tahan dulu dan jangan panik menghadapi vonis operasi
Tahan dulu, jangan terburu-buru menjual harta benda atau berutang pada pelepas pinjaman demi membiayai operasi darurat. Kecemasan finansial adalah hal wajar yang dirasakan setiap keluarga di Kupang ketika dihadapkan pada tindakan medis besar. Namun, jika Anda atau keluarga terdaftar sebagai peserta aktif **BPJS Kesehatan**, negara sebenarnya telah menyiapkan payung pelindung yang menjamin seluruh biaya tindakan bedah tersebut hingga tuntas.
Banyak warga salah paham mengira operasi besar pasti berbayar mahal atau selalu ada biaya tersembunyi yang menguras tabungan. Padahal, sistem jaminan sosial kita dirancang untuk meringankan beban warga, asalkan prosedur dan alurnya ditaati dengan benar sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
## Senjata hukum: Hak penjaminan bedah sesuai indikasi medis
Sebagai warga negara, hak Anda atas jaminan kesehatan telah dilindungi secara hukum. Berdasarkan regulasi nasional yang berlaku, seluruh prosedur pembedahan yang bersifat medis dan sesuai dengan diagnosis dokter dijamin penuh oleh program jaminan kesehatan tanpa pungutan tambahan.
> "Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis." — (Merujuk pada Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional).
Artinya, selama tindakan bedah tersebut dinyatakan memiliki **indikasi medis** yang kuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), biaya operasi, kamar rawat inap, hingga obat-obatan pasca-operasi sepenuhnya ditanggung. Peserta tidak boleh diminta membayar biaya resmi di luar ketentuan jaminan.
## Memahami jalur rujukan berjenjang agar biaya tidak boncos
Kunci utama agar operasi bisa dijamin seratus persen oleh **BPJS Kesehatan** adalah kepatuhan pada alur rujukan berjenjang. Jangan langsung mendatangkan pasien ke rumah sakit besar di Kota Kupang tanpa prosedur awal, kecuali dalam kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa.
- Datangi terlebih dahulu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau klinik pratama tempat Anda terdaftar.
- Konsultasikan keluhan kesehatan kepada dokter di FKTP untuk mendapatkan pemeriksaan awal dan obat-obatan dasar.
- Jika dokter FKTP menyimpulkan pasien memerlukan tindakan spesialis atau bedah, Anda akan diberikan surat rujukan resmi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau rumah sakit mitra.
- Pastikan surat rujukan aktif dan status kepesertaan **BPJS Kesehatan** Anda tidak sedang menunggak iuran.
## Mengenal hak pasien dan larangan pungutan liar di rumah sakit
Seringkali muncul kekhawatiran bahwa pasien peserta jaminan sosial akan mendapat layanan kelas dua atau dipaksa membayar biaya obat tertentu. Padahal, regulasi melarang keras adanya praktik pungutan liar atau iur biaya (cost sharing) di luar ketentuan resmi bagi peserta yang mengikuti prosedur standar.
- Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai rencana operasi dan tahapan pemulihan.
- Rumah sakit dilarang meminta pasien membeli obat atau alat kesehatan di luar paket INA-CBGs yang sudah ditanggung.
- Jika ada pihak rumah sakit yang meminta iuran tambahan tunai dengan dalih "biaya operasional kamar" atau "jasa medis tambahan", tanyakan dasar hukumnya secara tegas dan minta rincian tertulis.
## Langkah taktis bila diminta biaya yang tidak wajar
Jika Anda mendapati adanya gelagat atau permintaan biaya tambahan yang mencurigakan saat hendak menjalani operasi di fasilitas kesehatan wilayah Kupang, jangan langsung panik atau menyerahkan uang. Lakukan langkah taktis berikut:
- Temui petugas **Proram Jaminan Kesehatan Nasional** (BPJS SATU - Siap Membantu) yang biasanya berkantor atau berjaga di area rumah sakit mitra.
- Laporkan kendala tersebut dan minta penjelasan tertulis mengenai komponen biaya yang dipermasalahkan.
- Simpan semua bukti kuitansi, resep, atau catatan komunikasi jika terpaksa mengeluarkan biaya mandiri akibat keadaan darurat mendesak.
- Gunakan saluran resmi pengaduan publik jika rumah sakit terbukti melakukan pelanggaran atau pungutan liar di luar prosedur.
## Saluran pengaduan dan layanan resmi yang bisa diakses
Jika hak-hak Anda sebagai pasien dilanggar atau mengalami kesulitan birokrasi penjaminan operasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, segera manfaatkan saluran pengaduan resmi berikut:
- **BPJS Kesehatan Care Center**: Hubungi layanan cepat 21 atau melalui aplikasi **Mobile JKN** pada menu pengaduan.
- **Portal LAPOR!**: Sampaikan aduan pelayanan publik secara nasional melalui laman https://www.lapor.go.id atau SMS ke nomor 1708.
- **Ombudsman RI Perwakilan NTT**: Jika menemukan maladministrasi atau penolakan penjaminan, laporkan ke kantor perwakilan di Jl. S. K. Lerik, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau kunjungi portal resmi https://ombudsman.go.id.
- **Dinas Kesehatan Provinsi NTT / Kota Kupang**: Untuk koordinasi penanganan fasilitas kesehatan lokal.
Sebelum melapor ke lembaga pengawas, pastikan Anda menyiapkan dokumen pendukung berupa kartu peserta **BPJS Kesehatan**, salinan surat rujukan dari FKTP, surat jadwal operasi dari dokter rumah sakit, serta rekam medis atau kuitansi pembayaran jika sudah kadung mengeluarkan biaya. Dengan persiapan matang, hak kesehatan keluarga Anda di Kupang akan terlindungi sepenuhnya.
---
**Sumber rujukan resmi:**
- [Permenkes Nomor 28 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/108352/Permenkes%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf)
- [peraturan presiden republik indonesia - JDIH Kemenkeu](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2018/82TAHUN2018PERPRES.pdf)
- [PERPRES No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan](https://peraturan.go.id/id/perpres-no-82-tahun-2018)
