Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Pasang Flyer Acara Anda
Khusus Gereja, Masjid, & Komunitas NTT.
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur bersama Polres jajarannya mengungkap 25 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan menangkap 17 tersangka selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 27 Oktober.
Tingginya angka pengangguran dan himpitan ekonomi kerap membuat warga Flores terjebak dalam pusaran calo tenaga kerja ilegal. Lewat Seminar Gerakan Migrasi Aman di Ruteng, pemerintah, gereja, dan aparat berdaulat sepakat: perang melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dimulai dari tingkat desa sebelum jatuh korban baru. ## Menutup Celah Calo dari Akar Rumput Geliat pencari kerja asal Nusa Tenggara Timur yang ingin mengubah nasib di luar negeri sering kali berujung petaka. Minimnya informasi resmi, rumitnya birokrasi, serta desakan ekonomi membuat banyak warga Manggarai nekat berangkat lewat jalur belakang. Kondisi inilah yang disoroti dalam Seminar Gerakan Migrasi Aman bertema 'Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa' di Aula Katedral St. Maria Asumpta, Ruteng. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia **Dzulfikar Ahmad Tawalla** menegaskan bahwa benteng pertahanan utama ada di tangan pemerintah desa. Desa harus menjadi garda terdepan dalam memfilter informasi dan mengedukasi warga agar tidak mudah tergiur janji manis para calo. > 'Perlindungan pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak dari hulu, yaitu dari desa. Calon pekerja migran perlu memahami hak dan kewajiban, memiliki keterampilan yang memadai, serta memastikan keberangkatan melalui jalur resmi,' ujar **Dzulfikar Ahmad Tawalla**. Sementara itu, Direktur **Stella Maris Batam**, Romo Ansensius Guntur (Romo Yance), blak-blakan mengkritik kegiatan seremonial yang minim aksi. Berdasarkan pengalaman pendampingannya, banyak warga Manggarai pulang tinggal nama atau mengalami siksaan karena berangkat tanpa dokumen yang sah. > 'Kalau tidak ada aksi konkret setelah kegiatan ini, ini namanya buang-buang uang. Setiap orang punya hak bermigrasi, tapi hak itu harus disertai perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dan eksploitasi,' tegas **Romo Yance** di hadapan peserta seminar. ## Peran Pemerintah Daerah dan Langkah Nyata Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit tidak menampik bahwa keterbatasan lahan, himpitan ekonomi, dan pemulihan pascabencana membuat warganya terpaksa merantau. Namun, alih-alih melarang, pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan risiko bahaya bagi warganya. - Jangan mudah percaya pada tawaran kerja luar negeri dengan proses instan tanpa dokumen resmi (nonprosedural). - Pastikan perekrut berasal dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (**P3MI**) yang berizin resmi di bawah **Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)**. - Manfaatkan kantor desa atau Dinas Tenaga Kerja setempat untuk memvalidasi tawaran pekerjaan sebelum memutuskan berangkat. - Laporkan segala bentuk gelagat mencurigakan dari calo tenaga kerja kepada aparat penegak hukum atau posko pengaduan terdekat. ## Saluran Pengaduan & Layanan Resmi Jika warga atau keluarga di NTT menemukan indikasi penipuan, pengiriman tenaga kerja ilegal, atau menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), segera ambil tindakan hukum dan buat pengaduan ke saluran resmi berikut: - **Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) / BP3MI NTT**: Layanan pengaduan penempatan ilegal melalui portal resmi **https://www.bp2mi.go.id** atau call center pengaduan resmi. - **Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT**: Menerima aduan maladministrasi pelayanan publik terkait birokrasi penempatan tenaga kerja. Alamat: Jl. S. K. Lerik, Kel. Kelapa Lima, Kota Kupang. WhatsApp Pengaduan: **0811-145-3737**. - **Kepolisian Daerah (Polda) NTT / Polres Manggarai**: Khusus laporan darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). - **Tips Dokumen Sebelum Melapor**: Siapkan fotokopi KTP korban/pelapor, bukti percakapan (chat WhatsApp) dengan calo/perekrut, brosur atau tawaran kerja fiktif, foto perjanjian kerja (jika ada), serta catat nama lengkap serta alamat agen/calo yang merekrut.
Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp2,7 miliar kepada 199 kelompok guru Katolik di 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2026 untuk memperkuat kompetensi pendidik.Kepala Kantor.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna memperkuat pemberdayaan keluarga melalui integrasi pendampingan sosial-ekonomi dan pembinaan.
Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menargetkan atlet dayung daerahnya mampu bersaing untuk memperebutkan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 melalui pembinaan dan penyelenggaraan Bupati Kupang Cup.
*Oleh: @redaksi — KupangNow* Jantung rasanya mau copot saat dokter di rumah sakit Kota Kupang bilang, "Bapak/Ibu harus segera dioperasi." Kegelisahan langsung berganti menjadi kepanikan mencekam ketika bayangan tumpukan biaya rumah sakit, obat-obatan, hingga alat bedah melintas di kepala. Bagi keluarga pekerja atau buruh di Nusa Tenggara Timur, vonis meja operasi sering kali terasa seperti ancaman kebangkrutan seketika. ## Jangan Panik, Negara Hadir Lewat Jaminan Kesehatan Tahan dulu rasa cemas Anda dan jangan buru-buru menjual harta benda untuk mencari utangan demi biaya rumah sakit. Sebagai warga negara yang memegang kartu **BPJS Kesehatan**, Anda sebenarnya sudah memegang perisai pelindung finansial yang dijamin oleh undang-undang. Tindakan operasi, baik bedah ringan maupun bedah mayor yang menyelamatkan nyawa, sepenuhnya dijamin oleh negara asalkan prosedurnya ditempuh dengan benar. Banyak warga Kupang terjebak dalam kepanikan karena mengira semua layanan medis di rumah sakit swasta atau rumah sakit rujukan utama harus dibayar tunai. Padahal, sistem jaminan sosial kita dirancang untuk menanggung risiko finansial katastropik seperti biaya pembedahan. ## Senjata Pasal: Dasar Hukum Penjaminan Operasi Negara tidak tinggal diam melihat warganya kesulitan mengakses layanan bedah darurat maupun terencana. Ketentuan mengenai penjaminan kesehatan ini diatur sangat tegas dalam regulasi nasional yang mengikat seluruh fasilitas kesehatan mitra. > "Pelayanan kesehatan perorangan yang dijamin meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis." Ketentuan tersebut diperkuat melalui regulasi teknis penanganan medis bagi peserta JKN. > "Penjaminan tindakan bedah atau operatif oleh **BPJS Kesehatan** ditentukan murni berdasarkan indikasi medis dari dokter penanggung jawab pasien, bukan atas dasar kemampuan finansial atau kelas perawatan semata." Artinya, selama dokter menyatakan pasien butuh dioperasi berdasarkan diagnosis medis yang valid, biaya tindakan tersebut wajib ditanggung penuh tanpa ada alasan penolakan. ## Wajib Paham: Alur Rujukan Berjenjang yang Benar Agar operasi Anda dijamin sepeser pun oleh **BPJS Kesehatan**, kunci utamanya terletak pada kepatuhan terhadap alur rujukan berjenjang. Jangan langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau poliklinik spesialis bedah di rumah sakit besar tanpa prosedur. - Datangi terlebih dahulu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat Anda terdaftar, seperti Puskesmas atau klinik pratama di wilayah Kupang. - Sampaikan keluhan kesehatan Anda secara jujur kepada dokter pemeriksa di FKTP tersebut. - Jika dokter FKTP menyimpulkan bahwa kondisi Anda memerlukan penanganan spesialis yang fasilitasnya tidak tersedia di puskesmas, Anda akan dibuatkan surat rujukan resmi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau rumah sakit mitra. - Khusus untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa secara mendadak, Anda bisa langsung membawanya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit terdekat tanpa harus melalui puskesmas. ## Hak Pasien dan Larangan Keras Pungutan Liar Sebagai peserta JKN yang aktif membayar iuran atau dibayarkan oleh pemerintah melalui segmen PBI, Anda memiliki hak penuh untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu tanpa diskriminasi. Rumah sakit sama sekali tidak boleh memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Praktik-praktik seperti meminta keluarga pasien membeli benang operasi sendiri di luar paket, membayar selisih obat yang masuk dalam tanggungan standar tanpa persetujuan, atau menarik biaya administrasi bedah adalah bentuk pelanggaran berat. Standar tarif dan layanan sudah diatur secara baku dalam paket **INA-CBG's** yang tidak boleh dilanggar oleh pihak rumah sakit manapun. ## Langkah Taktis Bila Diminta Biaya yang Tidak Jelas Jika pihak rumah sakit tiba-tiba menyodorkan tagihan atau meminta Anda membeli alat kesehatan di luar tanggungan padahal status kepesertaan Anda aktif dan prosedur rujukan sudah benar, jangan langsung menyerah. Lakukan langkah taktis berikut ini: - Minta penjelasan tertulis dari pihak rumah sakit atau bagian penagihan mengenai alasan biaya tersebut dibebankan kepada pasien. - Jangan menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar biaya mandiri jika Anda merasa tindakan tersebut seharusnya ditanggung BPJS. - Temui petugas **BPJS Kesehatan** SATU (Siap Membantu) yang wajib ada di setiap rumah sakit rujukan utama. - Laporkan ketidaksesuaian tersebut dengan membawa seluruh berkas pendukung mulai dari kartu kepesertaan, surat rujukan, hingga rincian tagihan. ## Saluran Pengaduan & Layanan Resmi Jika Anda mengalami penolakan tindakan, pungutan liar, atau kendala birokrasi operasional di fasilitas kesehatan wilayah Kupang dan NTT, segera adukan secara resmi ke lembaga berwenang berikut: - **BPJS Kesehatan Cabang Kupang**: Jl. WJ Lalamentik, Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Layanan pengaduan melalui **Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165** atau aplikasi **Mobile JKN**. - **Dinas Kesehatan Provinsi NTT / Kota Kupang**: Untuk pengawasan fasilitas layanan kesehatan. - **Ombudsman RI Perwakilan NTT**: Jl. S. K. Lerik, Kel. Kelapa Lima, Kota Kupang. Saluran pengaduan cepat WhatsApp: **0811-145-3737** atau portal resmi **https://www.ombudsman.go.id**. - **Portal LAPOR!**: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di **https://www.lapor.go.id** atau SMS ke **1708**. Sebelum melakukan pelaporan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen bukti krusial agar laporan tidak ditolak, antara lain: fotokopi kartu identitas (KTP/KK), kartu peserta JKN yang aktif, surat rujukan dari FKTP, salinan jadwal operasi, serta kuitansi atau rincian biaya mencurigakan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. --- **Sumber rujukan resmi:** - [Permenkes Nomor 28 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/108352/Permenkes%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf) - [peraturan presiden republik indonesia - JDIH Kemenkeu](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2018/82TAHUN2018PERPRES.pdf) - [PERPRES No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan](https://peraturan.go.id/id/perpres-no-82-tahun-2018)
Sobat kupangnow, tugas kepolisian masa kini bukan cuma nangkap penjahat atau atur lalu lintas di jalanan Kota Kupang dan kabupaten tetangga. Di perbatasan negara, **Polres Belu** baru saja membuktikan kalau polisi juga hadir langsung lewat berbagai kegiatan nyata untuk mendekatkan diri dengan masyarakat lewat program nasional. ## Wajah Baru Polisi di Perbatasan Kalau dulu korps baju cokelat sering bikin warga ciut nyali, sekarang pendekatannya beda banget. Melalui program **Quick Wins Presisi Kapolri**, jajaran **Polres Belu** turun gunung membenahi pelayanan publik dan memperkuat ikatan sosial dengan warga tapal batas RI-RDTL. > "Transformasi pelayanan publik dan kehadiran polri di tengah masyarakat adalah kunci utama membangun kepercayaan publik yang presisi," ujar perwakilan aparat penegak hukum dalam berbagai kesempatan program jemput bola ini. ## Langkah Nyata untuk Warga Bukan sekadar seremonial di kantor, program ini menyentuh langsung kebutuhan harian masyarakat. Berikut beberapa bentuk kegiatan yang digeber di wilayah hukum **Polres Belu**: - Pelayanan kesehatan keliling gratis bagi warga di pelosok perbatasan. - Patroli dialogis dan sambang warga untuk mendengar langsung keluhan keamanan. - Ruang pengaduan terbuka yang lebih ramah dan transparan bagi masyarakat. - Edukasi tertib hukum dan kamtibmas langsung ke sekolah-sekolah serta kelompok pemuda. ## Saluran Pengaduan & Layanan Resmi Sobat kupangnow, kalau basodara di wilayah Kabupaten Belu atau daerah NTT lainnya punya masukan, keluhan kinerja pelayanan kepolisian, atau ingin melaporkan gangguan keamanan, jangan ragu untuk melapor lewat saluran resmi yang sudah disediakan negara. Jangan main hakim sendiri ya! > **Dinas / Instansi Berwenang:** Kepolisian Resor (Polres) Belu / Polda NTT / Ombudsman RI Perwakilan NTT > **Portal Pengaduan Nasional:** https://www.lapor.go.id atau https://dumasan.polri.go.id > **Hotline Cepat Kepolisian:** Call Center 110 (Bebas Pulsa) > **WhatsApp Pengaduan Ombudsman NTT:** 0811-145-3737 > **Alamat Kantor Terkait:** Markas Polres Belu, Atambua, atau Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT di Jl. S. K. Lerik, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. - **Tips Sebelum Melapor:** Siapkan identitas diri (KTP), catat waktu dan lokasi kejadian secara detail, kumpulkan bukti fisik atau foto/video pendukung, serta tuliskan kronologi peristiwa secara singkat dan jelas agar laporan basodara lekas ditindaklanjuti.
Produk beras Kupang Emas yang diproduksi CV. Sharen Puteri Mandiri (SPM) di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang tak lama lagi berlabel produk Halal. Produk beras asli kabupaten Kupang berkualitas premium yang dilouncing bupati Kupang, Yosep Lede, 15 Juli 2026 itu kini dalam proses.
Kebakaran rumah sekaligus kios usaha terjadi di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut menewaskan seorang ibu bernama Marlina (50). Sementara itu, anak korban, Muhammad Nur Alif Hidayat, selamat. Lurah Maulafa, Buyung Benu, menjelaskan dugaan kronologi kebakaran berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh kepolisian. Api diduga pertama kali muncul dari dalam rumah.
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota melakukan penindakan terhadap ratusan kendaraan bermotor dalam Operasi Patuh Turangga 2026, sejak 26 Oktober sampai 8 November. "Penindakan ini terbagi atas kendaraan bermotor roda dua (R2) sebanyak 392 pelanggaran dan kendaraan roda empat (R4) sebanyak 35 pelanggaran," jelas Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Nelson Filipe Dias Quintas, melalui Kasat Lantas Kompol R. Ade Triken Deayomi, Senin (9/11/2026). Kompol Triken merincikan, pelanggaran kelengkapan surat-surat kendaraan roda dua mencapai 211 perkara dan 29 perkara pada roda empat. Selain itu, petugas juga mendapati pelanggaran berisiko tinggi seperti penggunaan ponsel (HP) saat berkendara sebanyak 31 perkara, berkendara di bawah umur 26 perkara, melawan arus 26 perkara, melampaui batas kecepatan 25 perkara, serta pelanggaran lampu lalu lintas 23 perkara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali melanjutkan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Provinsi NTT melalui Rapat Paripurna ke-97 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD NTT tersebut mengagendakan penyampaian tanggapan Gubernur NTT atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Ranperda serta penyerahan dokumen Ranperda dari pemerintah kepada DPRD NTT. Tanggapan pemerintah disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Johni Asadoma, M.Hum.
warni menyerupai pelangi muncul di langit Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin pagi (9/11/2026). Kemunculan fenomena tersebut menarik perhatian warga dan fotonya ramai beredar di media sosial. Salah satu warga, Mo'a Je, mengunggah fenomena awan berwarna-warni itu melalui akun Facebook miliknya.
